Dr. W Suwito SH, MH: Politik Hukum Industri Pers
Negara bertanggungjawab untuk mengatur agar kesejahteraan wargnya di segala bidang daat diselenggarakan dengan baik, termasuk kesejahteraan komunitas pers yang menjalankan kegiatannya melalui industri pers. Kesejahteraan insan pers harus dijamin oleh negara agar dapat terwujudagar insan pers di Indonesia dapat membangun industri pers yang sehat, memiliki tanggung jawab sosial, profesional demi mengabdi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada satu sisi peran pers sebagai pilar ke-empat dem…
Dr. W Suwito SH, MH: Konsep Politik Hukum Industri Pers Masa Depan
Pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar pembuatan politik hukum pengelolaan industri pera antara lain adalah: Pertama, pengaturan negara harus berpegang pada prinsip: (1) tidak mengganggu prinsip swa kelola dan swa kontrol yang sudah dinyatakan secara implisit di dalam UU Pers; (2) pengaturan tata kelola industri pers harus diselenggarakan oleh lembaga independen yang mengatur tetntang standarisasi praktik pengelolaan industri pers; (3) pembentukan lembaga independen yang menagtur tentang tata kelola industri pers harus ditetapkan melalui…
Dr. W Suwito SH, MH: Regulasi Tata Kelola Industri Pers Di Negara Lain
Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan peneliti, diperoleh temuan bahwa di berbagai negara lain tata kelola industri pers memang diatur dengan peraturan khusus. Pentingnya tata kelola industri pers diatur secara khusus didassarkan pada beberapa alasan antara lain: (1) industri pers bersifat spesifik dan unik sehingga memiliki isu-isu atau masalah yang berbeda dengan industri lain pada umumnya. Hal ini menyebabkan tata kelola industri pers harus diatur tersendiri dengan suatu peraturan khusus; (2) Peran dan fungsi industri pers sang…
Dr. W Suwito SH, MH: Peraturan Hukum Khusus Industri Pers
Ditinjau dari perspektif politik hukum, sebenarnya sudah tersedia politik hukum instrumental tentang pengelolaan industri pers berupa UU Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat ( UU Anti Monopoli dan Oligopoli). Namun pada kenyataannya semua peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat menyentuh tata kelola industri pers sehingga berimplikasi pada terpinggirkanny…
Dr. W Suwito SH, MH: Nilai Keadilan Sosial Landasan Normatif Politik Hukum Industri Pers
Keadilan merupakan pilihan atas suatu kondisi ideal yang secara moral diyakini sebagai kebenaran yang hakiki. Perdebatan mengenai realitas keadilan tak pernah berhenti hingga kini, sebagaimana yang digambarkan oleh Robert Reiner bahwa “keadilan” adalah suatu “essencially contested concept”. Keadilan adalah konsep yang abstrak sehingga sangat sulit memahaminya, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam. Penafsiran bahwa keadilan adalah konsep yang abstrak inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia gagal mewujudkan kea…
Social Plugin