Dr. W Suwito SH, MH: Politik Hukum Industri Pers



Negara bertanggungjawab untuk mengatur agar kesejahteraan wargnya di segala bidang daat diselenggarakan dengan baik, termasuk kesejahteraan komunitas pers yang menjalankan kegiatannya melalui industri pers. Kesejahteraan insan pers harus dijamin oleh negara agar dapat terwujudagar insan pers di Indonesia dapat membangun industri pers yang sehat, memiliki tanggung jawab sosial, profesional demi mengabdi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada satu sisi peran pers sebagai pilar ke-empat demokrasi sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara oleh tiga pilar lainnya yaitu lembaga eksekutif, legislatif  dan yudikatif. Di sisi lain insan pers  yang menjalankan peran dan fungsinya melalui industri pers juga perlu diwujudkan kesejahteraannya sebagaimana kesejahteraan warga negara lainnya. Kesejahteraan insan pers sebagaimana yang dimaksud di dalam Tap MPR tersebut diwujudkan melalui perusahaan pers yang menjadi wahana dan sarana insan pers mewujudkan karya jurnalistiknya.

UU Pers telah mengatur dan menjamin bahwa insan pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara independen dan bebas dari sensor, breidel dan kontrol dari pemerintah. UU Pers telah meletakkan dasar-dasar pengaturan kehidupan pers nasional yang bersifat swa kelola dan swa kontrol. Pers nasional dibebaskan untuk mengatur dan mengelola sendiri kegiatannya. Menurut Bagir Manan,  dlam terminologi pers di Indonesia tidak dikenal istilah “pers lokal”, namun dalam kenyataannya diakui bahwa pers lokal memang ada. Pers lokal adalah bagian dari pers nasional sebagaimana yang dimaksudkan di dalam UU Pers. Bahwa dalam praktiknya ternyata insan pers sebagai pelaku dan perusahaan pers sebagai badan hukum belum bisa menjalankan industri pers seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang, hal itu adalah merupakan masalah yang dicarikan solusinya melalui penelitian disertasi ini.

Melalui penelitian disertasi ini, diperoleh temuan bahwa perrsoalan kematian atau terpinggirkannya pers lokal  disebabkan karena tata kelola industri pers belum diatur sebagaimana mestinya. Menurut prinsip swa kelola dan swa kontrol yang diatur ooleh UU Pers, maka tata kelola industri pers itu harus diselenggarakan oleh komunitas pers itu sendiri. Industri pers terdiri dari proses produksi dan distribusi yang panjang mulai dari wartawan sampai ke pengedar koran (loper). Proses tersebut memerlukan tata kelola yang baik (good governance) agar hasilnya tidak merugikan masyarakat atau bahkan merugikan komunitas pers itu sendiri seperti yang terjadi di Pontianak saat ini.

Hal-hal yang mutlak perlu diatur dalam tata kelola industri pers antara lain: (1) Proses produksi surat kabar; (2) Pemasaran dan Penjualan; (3) Proses distribusi surat kabar dari penerbit sampai ke konsumen; (4) Proses pelayanan konsumen: (5) Proses pengaduan dan penyelesaian keluhan konsumen; (6) Komunikasi; (7) penanganan surat kabar yang kembali karena tidak terjual. Di Indonesia termasuk juga di Pontianak, komunitas pers ternyata belum mengatur persoalan tersebut padahal undang-undang sudah memberi kesempatan yang luas kepada mereka untuk mengaturnya sendiri.

Berdasarkan kenyataan bahwa: (1) komunitas pers belum bisa  menyelenggarakan tata kelola industri pers yang baik sehingga menyebabkan pers lokal mati atau terpinggirkan; (2) masyarakat dirugikan karena diberi informasi yang bernilai budaya rendah (tidak berkualitas); (3) dalam jangka panjang praktik persaingan industri pers yang tidak sehat ini bisa mengurangi kesejahteraan insan pers itu sendiri; (4) bahwa masyarakat pada umumnya dan komunitas pers lokal pada khususnya membutuhkan adanya regulasi hukum yang bisa menjamin terwujudnya tata kelola industri pers yang baik, maka negara harus turun tangan untuk mengaturnya. Yaitu dengan membuat kebijakan untuk mengatur tata kelola industri pers yang diwujudkan dalalam bentuk politik hukum pengelolaan industri pers.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan pasar yang sudah terdistorsi oleh tindakan pelaku industri pers yang mengabaikan prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan sosial. Dasar hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola industri pers adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam   masyarakat. Kebiakan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk politik hukum pengelolaan industri pers yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Pada tataran praktis maka politik hukum pengelolaan industri pers harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (2Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (1)

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah  pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,  pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan  pengundangan”. 

Pasal 1 angka (2)

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh   lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan   Perundang-undangan”.   

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka politik hukum pengelolaan industri pers adalah termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang harus berupa peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam undang-undang.  Agar politik hukum pers dapat diterima dan diterapkan secara efektif di masyarakat, maka harus dipenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a.         kejelasan tujuan;   

b.         kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;   

c.         kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;   

d.         dapat dilaksanakan;   

e.         kedayagunaan dan kehasilgunaan;   

f.          kejelasan rumusan; dan   

g.         keterbukaan.                   

Politik hukum harus bersifat integral tidak parsial, baik dari aspek-aspek sistem hukum, maupun fungsi-fungsi hukum dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan sederhana atas politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.  Untuk merumuskan suatu konsep politik hukum (instrumental) industri pers yang baik maka akan dilihat berdasarkan beberapa hal mendasar yang menjadi acuan dalam merumuskan konsep politik hukum pengelolaan industri pers.

Politik hukum masa depan, sebagaimana pendapat Bagir Manan , diarahkan pada beberapa hal utama. Pertama, hukum sebagai instrumen demokrasi yang membentuk dan mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta masyarakat demokratis. Kedua, hukum sebagai instrumen penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum; hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Ketiga, hukumsebagai instrumen pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Keempat, hukum sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertolak  dari pemikiran di atas maka politik hukum pengelolaan industri pers merupakan keberpihakan negara terhadap komunitas pers lokal yang lemah dan/atau masyarakat yang dirugikan oleh praktik persaingan bisnis pers yang tidak sehat. 

Penyusunan politik hukum pengelolaan  industri pers,  perlu dilihat tiga hal mendasar yaitu :

1.         Bahwa pengelolaan  industri pers harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah kepentingan masyarakat sebagai suatu kepentingan nasional yang merupakan perwujudan tujun negara dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dimana secara konstitusional, negara Republik Indonesia adalah penganut paradigma negara kesejahteraan (welfare state), yaitu negara secara proaktif dan imperatif ikut mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2.         Bahwa hak negara dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan berkenaan pengelolaan industri pers sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

3.         Bahwa diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan pengelolaan industri pers. negara harus memberikan suatu ruang atau tempat khusus untuk meminta pendapat dan masukan akan kebutuhan mereka yang melakukan kegiatan industri pers sebagai bentuk aspirasi masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial.

Komponen penting yang menjadi fondasi pembangunan politik hukum industri pers adalah masyarakat serta pelaku usaha pers dan jurnalis, pemerintah selaku pembuat kebijakan serta pihak lain yang juga memiliki kepentingan atas industri pers. Industri Pers adalah usaha yang spesifik dan berhubungan langsung dengan kepentingan negara dan masyarakat banyak, sehingga memerlukan kebijakan khusus. Diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk mengatur tata kelola industri pers. Payung hukum tersebut  adalah politik hukum pengelolaan industri pers yang berbasis keadilan sosial.

Membangun politik hukum pengelolaan industri pers melalui pendekatan politik hukum. Pendekatan tersebut tidak terlepas dari beberapa aspek baik itu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis.  Adapun uraian aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Aspek Fillosofis

Aspek Filosofis, adalah penggambaran tentang politik hukum pengelolaan industri pers yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliput suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan politik hukum industri pers tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945.

Ditinjau secara filosofis hal itu menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kesadaran menjalankan mematuhi dan melaksanakan hukum sebagai konsekuensi bentuk keyakinannya yang tinggi terhadap hukum tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan kriteria :

a)         Mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara,

b)         Mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Demikian pula dengan politik hukum pengelolaan industri pers yang akan dilaksanakan atau dibuat dengan memperhatikan aspek filosofis. Aspek ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin ditinggalkan oleh para pembuat kebijakan atau pembentuk peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada aspek filosofis ini.

b.    Aspek Yuridis

Aspek Yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa politik hukum industri pers yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk politik hukum industri pers yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Persoalan-persoalan kegiatan industri pers yang ada selama ini menjadi acuan dalam pembentukan politik hukum pengelolaan industri pers.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa :

a). Politik hukum yang bersifat instrumental pengelolaan industri pers yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.

b). Politik hukum yang bersifat instrumental pengelolaan  industri pers yang dibentuk yang akan mengubah politik hukum industri pers yang telah ada.

c). Politik hukum yang bersifat instrumental pengelolaan  industri pers  yang dibentuk akan mencabut pengaturan pengelolaan  industri pers yang lama.

Pembentukan politik hukum yang bersifat instrumental pengelolaan  industri pers Indonesia memerlukan landasan yuridis ini agar pembentukan politik hukum yang bersifat instrumental pengelolaan industri pers Indonesia sesuai dengan harapan dari masyarakat.

c.    Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis, yaitu menggambarkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa politik hukum pengelolaan industri pers yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara :

1)   Harus memperhatikan keragaman penduduk, agaman, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2)   Tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

Aspek-apek tersebut di atas perlu menjadi pertimbangan dan pemikiran bagi pemerintah selaku pemegang kekuasan dalam menentukan politik hukum pengelolaan industri pers. Aspek sosiologis masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya timur merupakan aset yang harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan politik hukum pengelolaan industri pers Indonesia.

Peraturan agar dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dipengaruhi pula pada politik hukum pembuatannya, tidak terkecuali politik hukum pengelolaan  industri pers di Indonesia, agar pengaturan industri pers di Indonesia dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia harus selalu memperhatikan tiga unsur yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan)  yang muaranya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara konstitusional, negara Republik Indonesia adalah penganut paradigma Negara Kesejahteraan (welfare state), yaitu negara secara proaktif dan imperatif ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam prakteknya, Negara yang menganut welfare state berarti bahwa tujuan negara adalah untuk melayani masyarakat. Konstitusi Negara RI (UUD 1945), seperti tertera dalam Pembukaan, terkait cita-cita nasional, bahwa Negara hendak mewujudkan kondisi adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. untuk mewujudkan cita-cita tersebut negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan yang dapat mewujudkan cita-cita tersebut melalui pembentukan hukum yang dapat memwujudkan kesejahteraan masyarakat.

Aristoteles memandang negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna. Jika masyarakat dibentuk demi suatu kebaikan, maka demikian juga halnya sebuah negara atau masyarakat politik. Setiap orang dalam hidup bermasyarakat selalu berbuat dengan maksud untuk mencapai apa yang mereka anggap baik, dan negara dibentuk dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi.  Pembentuk undang-undang dengan mengatasnamakan negara, seharusnya memandang bahwa negara dibentuk, melalui undang-undang, dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi, yakni demi kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.