W Suwito, SH MH: Media Sebagai Agen Mobilisasi


Demokrasi perwakilan mensyaratkan adanya partisipasi warga dalam pemlu secara bebas, fair dan periodik. Melalui kriteria ini, kinerja media dianggap berhasil atau efektif apabila media mampu mendorong warga negara belajar tentang politik dan permasalahan publik/bersama sehingga warga negara dapat menentukan pilihan-pilihan politik mereka secara lebih cerdas. Di samping itu, kesuksesan media juga dilihat dari kemampuannya untuk menstimulasi kepentingan dan diskusi akar rumput serta kemampuannya mendorong publik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk di dalamnya ikut memilih  pada saat pemilu. Intinya, media di samping sebagai forum warga dan sebagai watchdog, juga bertindak sebagai agen mobilisasi dukungan politik.Pers berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses-proses politik yang sedang berlangsung[1]. Apakah media massa Indonesia sudah mampu menjalankan fungsi ketiga ini? Terdapat dua pandangan yang saling bertolak belakang, yaitu pandangan pesimis dan pandangan optimis.

Pandangan pesimis melihat bahwa media telah menyebabkan publik semakin apatis terhadap persoalan-persoalan kehidupan bersama, membentuk sikap sinis warga masyarakat terhadap para politisi dan dalam pemilu telah memperngaruhi penurunan jumlah orang yang berpartisipasi dalam pemberian suara. Dari pengalaman beberapa negara industri maju, pandangan pesimis ini mendapat dukungan dengan semakin menurunnya dukungan terhadap berbagai lembaga politik yang ada serta rendahnya partisipasi warga dalam pemilu. Hal ini  diduga sebagai akibat dari praktik-praktik pemberitaan dalam bidang politik yang cenderung didominasi oleh personalisasi, kejahatan dan kekerasan, dan liputan politik yang terfokus pada model ‘horse-race polls’ daripada yang berfokus pada isu-isu politis yang relevan.[2]                     

Pandangan optimis melihat bahwa di samping adanya kenyataan kecenderungan terjadinya ‘tabloidisasi’ berita dan meningkatnya ‘infotainment’ yang tidak memiliki kaitan dengan pemahaman permasalahan kehidupan bersama, juga masih terdapat media massa yang masih konsisten untuk melakukan peliputan masalah-masalah politik serius. Masih ada media yang secara kontinyu memberikan ulasan dan juga menyajikan laporan-laporan  penting bagi pendidikan politik warga negara. 

Akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat esensial bagi kelangsungan suatu demokrasi, karena dua alasan, yaitu: 1) menjamin bahwa warga negara peduli dan merasa bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang disodorkan atau diinformasikan kepadanya, dan tidak berbuat sebaliknya, yaitu mengabaikannya atau menjadi salah paham; 2) informasi berguna sebagai alat kontrol atau “checking fiunction” yang menjamin bahwa para wakil yang terpilih akan menepati sumpah jabatannya dan melaksanakan keinginan konstituen pemilihnya.

Pada beberapa negara liberal tertentu, seperti Amerika Serikat, hubungan antagonistik antara media dan pemerintah, justru merepresentasikan evektifitas bekerjanya elemen-elemen demokrasi yang sehat. Hubungan antagonistik tersebut tentu tidak sesuai dengan negara dalam kondisi pasca reformasi seperti Indonesia di mana sebagian besar masyarakatnya belum memiliki kadar pengetahuan dan kematangan politik yang memadai. Di samping itu, bangsa Indonesia sudah memiliki landasan filosofis dan normatif, yaitu Sila keempat Pancasila sebagai kerangka operasional untuk memformulasikan perbedaan-perbedaan menjadi persamaan melalui mekanisme “musyawarah untuk mufakat” guna mencapai tujuan bersama. Namun demikian, bagaimanapun bentuk hubungan antara media dan pemerintah, peran kritis media sebagai sarana diseminasi informasi dalam rangka memediasi hubungan antara negara dan masyarakat sipil adalah fungsi media yang terpenting di dalam suatu  negara demokrasi seperti Indonesia.



[1] Norris, Loc.Cit.

[2] Norris, Loc.Cit