Dr. W Suwito SH, MH: Periodisasi Politik Hukum Pers Di Indonesia



a. Periode Orde Lama

Politik hukum pers di Indonesia  pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 masih meneruskan peraturan hukum Pemerintah Hindia Belanda. Terdapat dua peraturan hukum yang mengatur pers yaitu (i) Reglement op de Drukwerken in  Nederlandsch - Indie tahun 1856, suatu bentuk sensor pencegahan (preventif)  yang  mewajibkan semua karya cetak sebelum diterbitkan harus dikirim lebih dahulu kepada Algemeene Secretarie. Apabila aturan ini ini tidak  dipatuhi maka karya cetak akan disita bahkan bisa disertai penyegelan; dan (ii) peraturan sensor penindakan (represif) Presbreidel Ordonnantie, yang diberlakukan pada  tanggal 7 September 1931.  Peraturan ini diterbitkan untuk mengontrol pers pergerakan nasional yang sangat progresif menyerang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950, ditetapkan bahwa pers Indonesia memiliki kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang. Periode pers orde lama dimulai sejak tahun 1950 ini. Corak kehidupan pers Indonesia di masa orde lama dibedakan menjadi dua rentang waktu berdasarkan sistem pemerintahan yang ada pada saat itu, yaitu rentang antara tahun 1950 – 1959 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan rentang antara tahun 1960 – 1965 dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.  Era demokrasi liberal (1950-1959) ditandai dengan sistem penmerintahan parlementer di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri,  sementara presiden dan wakilnya hanya sebagai kepala negara tanpa kekuasaan eksekutif. Era demokrasi terpimpin (1960-1965) ditandai dengan sistem pemerintahan presidensiil dimana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden.

Konstelasi sistem politik dan pemerintahan yang berbeda tersebut berimplikasi menimbulkan corak pers yang berbeda pula. Pada era demokrasi liberal, peran pers diposisikan sebagai pilar demokrasi ke-empat selain 3 pilar lainnya yaitu: lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif dengan fungsi sebagai pengawas (watchdog) penyelenggaraan kekuasaan negara.

Situasi kehidupan pers pada tahun 1950-an, digambarkan oleh Atmakusumah selaku mantan Ketua Dewan Pers di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2013 sebagai berikut:

“Setelah pengakuan kedaulatan negara Indonesia di akhir tahun 1949, masyarakat Indonesia larut dalam euforia sebagai bangsa yang merdeka. Sebelum kemerdekaan negara berdaulat yang demokratis hanya dikenal dari buku-buku. Pada saat itu menjadi kenyataan, mereka belum mempunyai pengalaman bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Jika kemudian demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi,  maka hal itu adalah wajar bagi bangsa yang sedang belajar berdemokrasi. Pers tak luput dari pengaruh situasi saat itu, karena corak pers ditentukan oleh sistem politik dan sosial yang ada  di suatu negara. Jika kebijakan negara mengarah pada sistem demokrasi liberal maka  sistem itu pula yang dianut oleh sitem  persnya. Masyarakat Indonesia termasuk kalangan pers dipenuhi oleh idealisme untuk mengisi kemerdekaan melalui perubahan sosial dalam rangka mewujudkan negara demokrasi.

Pers memilki kebebasan untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah. Di bidang pers, politik hukum diarahkan untuk mewujudkan peran pers sebagai agen perubahan dan sekaligus berfungsi sebagai pengawas (watchdog). Pada saat yang sama, politik hukum menunjukkan keberpihakaannya kepada perkembangan pers nasional. Keberpihakan itu diwujudkan dalam bentuk bantuan fasilitas kredit dan subsidi kertas bagi setiap penerbitan pers.

Hal itu tidak menjadi masalah jika kondisi masyarakat sudah terdidik dan memiliki basis pemahaman yang cukup sehingga bisa memahami dan menyaring berita yang dibacanya, tetapi pada saat itu masyarakat indonesia belum siap menerapkan demokrasi yang berasal dari peradaban modern Barat, masih “membebek” atau mengikuti saja segala indormasi yang disodorkan oleh pers atau tokoh elite yang dijadikan panutan. Transformasi sosial lebih banyak terjadi di kalangan elite tokoh-tokoh pergerakan nasional dan/atau partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan dan pada akhirnya memimpin pemerintahan. Konstatasi perpolitikan nasional sarat dengan konflik kepentingan di antara berbagai komponen masyarakat sehingga pemerintah terpaksa berkali-kali ganti kabinet dan muncul pemberontakan-pemberontakan antara lain DI TII (Kartosuwiryo di Jawa Barat), PRRI (Ahmad Husein Lubis dkk.) di Sumatra dan Permesta di Sulawesi Selatan.

Negara tidak stabil sehinga tidak sempat mengurusi pembangunan dan terancam perpecahan karena kekuasaan dan legitimasi negara terlalu lemah untuk dapat meredam konflik yang bersumber dari ketidakpuasan antara pusat dan daerah. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menetapkan bahwa Indonesia kembali ke UUD NRI 1945. Sejalan dengan itu arah politik hukum pers juga berubah. Pers dijadikan sebagai alat revolusi, alat sosial kontrol dan alat pendidikan dan penggerak massa untuk mengusir kolonialisme dan imperialisme dari bumi Indonesia serta mengembalikan Irian Barat yang masih dikuasai Belanda ke Indonesia.

Payung hukum konstitusional kebebasan pers pada masa itu dijamin dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengemukakan pendapat”  Rentang waktu antara 1950 – 1960 ditandai dengan perubahan politik hukum pers yang bertujuan mengganti corak atau model pers nasional menjadi lebih sesuai dengan politik dan sosial pada saat itu.

Elias T Moning, seorang jurnalis  jurnalis dan peneliti ilmu sosial yang diwawancarai oleh peneliti di Pontianak pada tanggal 28 Nopember 2014, memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Implementasi politik hukum pers instrumental diwujudkan dengan membentuk Dewan Pers pada tanggal 17 maret 1950, di mana pemerintah bersama-sama dengan pers dan masyarakat membentuk Dewan Pers yang bertujuan: (i) mengganti undang-undang pers peninggalan Belanda; (ii) menciptakan landasan ekonomi dan sosial yang kokoh bagi pers nasional, yang ditandai dengan adanya fasilitas kredit dan bantuan pemerintah kepada pers; (iii) meningkatkan kualitas jurnalisme dan etika jurnalistik di Indonesia; dan (iv) mengatur kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan, misalnya kualitas hidup, tingkat pendapatan dan perlindungan hukum bagi wartawan.

Terkait dengan kredit fasilitas kredit dan bantuan pemerintah, penerbitan pers pada saat itu dengan sengaja menaikkan klaim tiras kabarnya untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dan subsidi kertas dan subisdi kertas koran dari pemerintah. Jurnalisme dan etika jurnalistik pada saat itu justru sangat baik, berbeda jauh dengan yang kita jumpai sekarang di mana wartawan sering dan mudah sekali melanggar kode etik jurnalistik, padahal sistem pers yang dianut adalah sistem pers liberal seperti yang dijumpai di Amerika Serikat. 

Hubungan antara pemerintah dan pers di tahun 1950-an dapat dikatakan masih mencari bentuk yang pas antara kehendak untuk menghilangkan peraturan yang membatasi kebebasan pers dan kehendak untuk menciptakan pemerintahan yang berwibawa dan stabil, karena stabilitas pemerintahan justru merupakan faktor yang rentan dan rapuh pada saat itu. Penyebabnya kurang lebih ada 3 yaitu: (i) lemahnya kekuasaan dan legitimasi pemerintah; (ii) sistem pers liberal yang tidak sesuai dengan karkteristik sosio kultural masyarakat Indonesia; dan (iii) ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam mengadopsi nilai peradaban modern barat berupa negara demokrasi”.

 Sejak dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959, politik hukum pers berubah dari pers yang bebas menjadi pers yang dikontrol ketat oleh pemerintah dan tentara  melalui undang-undang darurat perang atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB) dan Pasal-Pasal pencemaran nama baik (hatzaai artikelen). Respon kalangan pers yang menamakan dirinya sebagai “pers perjuangan” adalah memperjuangkan kebebasan pers yang pernah dirasakan sebelumnya meskipun konstelasi politik dan sosial sudah berubah, di mana kekuasaan dan legitimasi pemerintah di era demokrasi terpimpin  menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, serta masyarakat Indonesia dimobilisasi untuk mengatasi pemberontakan dan merebut kembali Irian Barat dari Belanda. 

Politik hukum pers dan sistem pers di Indonesia terus berlangsung mengikuti dinamika perubahan politik dan sosial. Terdapat dua peristiwa penting yang memicu terjadinya perubahan politik hukum pers yaitu: pertama, Penyerahan Papua Barat (Irian Barat) kepeda pemerintah Indonesia oleh UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963; kedua, perang antara Indonesia dengan Malaysia yang diumumkan tanggal 20 Januari 1963 yang dipicu oleh sengketa penggabungan Brunei, Sabah dan Sarawak ke Malaysia; dan kedua, keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965.

Ketiga, peristiwa tersebut mengubah kebijakan dan tujuan politik luar negeri Indonesia ke arah revolusi untuk memerangi setiap bentuk kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah melakukan mobilisasi sosial agar masyarakat termasuk pers mendukung revolusi yang sedang dijalankan. Peran dan fungsi pers dibutuhkan untuk mengefektifkan proses mobilisasi sosial. Bukti ke arah itu dapat dicermati dengan melihat kebijakan negara di bidang hukum pers yang lahir setelah tahun 1965.

Perubahan politik hukum pers setelah tahun 1965 dapat dilihat pada konsiderans Tap MPRS No. XXXII Tahun 1966 tentang Pembinaan Pers menyatakan bahwa:

“Bahwa pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk  pendapat umum serta alat penggerak massa”

Tap. MPRS No. XXXII Tahun 1966 dapat dikatakan sebagai politik hukum pers karena di dalam Pasal 1 terdapat perintah untuk membentuk undang-undang pers disebutkan  bahwa:

“Mutlak perlu segera adanya perundang-undangan tentang pers sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRSNo. II/MPRS/1960 lampiran A”.   

Pelaksanaan dari Tap MPRS No. XXXII tahun 1966 Tentang Pembinaan Pers diwujudkan dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tap MPRS tersebut merupakan bukti tertulis kebijakan dasar negara di bidang hukum pers (politik hukum pers) produk orde lama yang secara eksplisit menetapkan bahwa pers digunakan oleh pemerintah sebagai “alat revolusi”, “pembentuk pendapat umum” dan “penggerak massa”, yang menyimpang dari peran dan fungsi pers yang sesungguhnya.

b. Periode Orde Baru

Bulan Maret 1968, MPRS secara resmi mengangkat Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa pemerintahan Suharto yang dikenal dengan rezim orde baru ditandai dengan kebijakan negara yang menekankan pada aspek stabilitas politik dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan. Kebijakan tersebut dijalankan melalui beberapa langkah strategis antara lain: (i) penerapan konsep dwi fungsi ABRI sebagai platform politik orde baru, di mana militer berperan sebagai kekuatan pertahanan negara dan sekaligus menjadi kekuatan sosial politik penyeimbang; (ii) pembentukan Golkar sebagai kendaraan politik orde baru; (iii) perubahan sistem ketatanegaraan dengan menempatkan MPR dan DPR sebagai lembaga negara yang berada di bawah konrolny. Suharto sebagai kepala negara berhak menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga per lima anggota MPR; (iv) sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif; (v) depolitisasi dan kontrol masyarakat pedesaan melalui Bintara Pembina Desa (BABINSA) dengan konsep massa mengambang (floating mass); dan (vi) kontrol terhadap pers.

Pada tahap awal pemerintahan orde baru, kebebasan pers yang pada masa orde lama sebelumnya dikekang, dipulihkan kembali dan pers digunakan sebagai mitra untuk membantu pemerintah menertibkan gejolak pasca pemberontakan G-30S PKI. Politik hukum pers di masa orde baru sudah mulai dibentuk oleh Suharto setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, yaitu dengan menetapkan peran dan fungsi pers adalah membantu pemerintah dalam menciptakan stabilitas politik untuk melaksanakan pembangunan, sehingga di awal pemerintahan orde baru pers nasional disebut sebagai “pers pembangunan”.  

Pers menjadi tidak bebas lagi tetapi dikontrol oleh pemerintah  melalui beberapa mekanisme antara lain: (i) regulasi dengan peraturan perundang-undangan; (ii) perijinan; (iii) penempatan organisasi pers sebagai korporasi negara dan pembreidelan. Kontrol melalui peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Aktualisasi politik hukum pers instrumental orde baru tercermin dari perubahan undang-undang ini terhadap UU Pers No. 11/1966 yang diubah menjadi UU pers No. 4/1967, terutama pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

a.         Perubahan istilah antara lain:

1)         ” alat revolusi” diganti dengan “alat perjuangan nasional”

2)         “alat penggerak masa” menjadi “alat penggerak pembangunan nasional”

3)         “Pers Sosialis Pancasila” menjadi “Pers Pancasila”

4)         “revolusi” menjadi “perjuangan nasional”.

b.         Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11/1966 dihapus.

Ketentuan ini menyatakan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers”.

Dalam Pasal 1 ayat (10) UU Pers No. 11/1966 ditentukan bahwa yang dimaksud “pemerintah” adalah Menteri Penerangan. Sementara Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa “ketua dewan pers adalah Menteri Penerangan. Pencabutan Pasal 7 ayat (3) UU Pers No. 11/1966 lebih menegaskan lagi tentang politik hukum orde baru yang menempatkan institusi pers di bawah kontrol pemerintah dengan mengeliminasi kewenangan dewan pers.

Mengenai politik hukum pers instrumental pemerintah orde baru dalam mengontrol pers nasional melalui undang-undang pers. Setelah pemilu 1971, politik hukum pers pemerintah berbalik jadi menindas dan pada saat yang sama tetap menggunakan pers sebagai alat propaganda. Penindasan itu memakan sejumlah korban antara lain: (i) Harian Sendi terjerat delik pers, pada 1972, karena memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara dan keluarga. Surat ijin terbit Sendi dicabut, pemimpin redaksi-nya dituntut di pengadilan; (ii) Tahun 1973, Sinar Harapan dilarang terbit; (iii) Pada 1974, setelah meledak Perisitiwa Malari, sebanyak 12 penerbitan pers dibreidel melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT). 

Hal itu merupakan cerminan dari politik hukum pers rezim ode baru yang tidak konsisten. Mekanisme kontrol memang dilaksanakan dengan membentuk sistem hukum  pers. Sebelum hukum yang dimaksud itu terbentuk, ada proses politik dan sosial yang dilalui untuk merumuskan politik hukum pers yang akan dibuat. Politik hukum pers diarahkan untuk mengontrol pers secara represif guna mencapai stabilitas politik.  Intervensi rezim orde baru terhadap pers bahkan lebih jauh lagi. Melalui UU Pers No. 21/1982, pers diberi nama baru sebagai “Pers Pembangunan” atau “Pers Pancasila”. Tetapi Pancasila hanya digunakan sebagai pembenaran  dan faktor pembeda dengan demokrasi liberal. Praktiknya sama sekali tidak konsisten dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. 

Situasi semacam itu membuat pers juga bermuka dua terhadap pemerintah. Di satu sisi, pers berusaha tetap memberikan informasi dan menjalankan fungsi koreksi konstruktif (istilah yang dipakai rezim orde baru), dan di sisi lain terpaksa menggunakan bahasa yang diperhalus (eufimisme) dalam menulis berita agar tidak dibreidel. Gaya bahasa eufimisme ini sangat populer di masa itu, misalnya untuk kalimat ditangkap/ditahan diganti dengan diamankan”. Pers juga digunakan untuk membunuh karakter seseorang, kelompok, partai atau gerakan pro demokratis”.  

Bukti inkonsitensi politik hukum pers instrumental dapat dilihat pada UU Pokok Pers No. 11/1966. Sepintas, Undang-undang No. 11 Tahun 1966 ini memberikan kemerdekaan pers, tetapi jika ditelusuri lagi pasal-pasalnya, ternyata di balik itu terdapat berbagai belenggu bagi ke-hidupan pers di Indonesia.  Misalnya dalam Pasal 4 UU Pokok Pers No. 11/1966, disebutkan bahwa  ”Terhadap pers nasional tidak  dikenakan sensor dan pembredelan”.  Tetapi pada pasal berikutya yaitu Pasal 20 ayat  (1) UU Pokok Pers No.11/1966 dikatakan  bahwa  ”Untuk menerbitkan pers diperlukan Surat Izin Terbit.     

c. Periode Reformasi

Munculnya momentum reformasi setelah jatuhnya rezim orde baru setidaknya dipicu krisis multidimensi yang menggerakkan mahasiswa untuk  medesakkan tuntutan antara lain: (i) Suksesi kepemimpinan nasional; (ii) perubahan sistem politik indonesia menjadi negara demokrasi: (iii) kesejahteraan ekonomi; (iv) reformasi hukum; dan (v) pers yang bebas. Krisis itu begitu  besar dan luas, baik skalanya maupun lingkup permasalahannya yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan pers.

Babak baru kehidupan pers di era reformasi ditandai dengan  3 peristiwa penting yang mengubah corak pers nasional dari pers otoritarian menjadi corak baru yang mengarah pada “pers yang bertanggungjawab”. Tiga peistiwa penting tersebut adalah: (i) Terbitnya Tap. MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004 yang di dalamnya tercantum politik hukum pers; (ii) Lahirnya UU Pers; dan (iii) Pembubaran Departemen Penerangan yang selama pemerintahan rezim orde baru digunakan sebagai alat pengendali pers.

Dua peristiwa yang pertama merupakan perwujudan politik hukum pers instrumental di era reformasi, sedangkan peristiwa ketiga yaitu pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu implementasi dari politik hukum pers tersebut.   Di era reformasi ini memang telah tercapai kebebasan pers yang diinginkan sebagai prasyarat dalam mewujudkan “pers bebas yang bertanggungjawab”. Tetapi hadirnya kebebasan pers ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Setiap perubahan selalu menimbulkan ketidakpastian yang membuat orang tidak tahu bagaimana harus berpikir, bersikap dan berperilaku. Setelah 32 tahun dikekang dan dikendalikan, tiba-tiba semua kekangan dan pengendalian itu  hilang.

Reaksi spontan setiap orang adalah kebingungan. Dalam situasi demikian, perilaku seseorang pada umumnya pragmatis. Orientasinya pada hasil akhir sesaat sambil menilai jika ada yang salah akan dikoreksi belakangan. Inilah salah satu unsur yang menyebabkan kebebasan pers itu dianggap oleh sebagian kalangan “kebablasan” dan menimbulkan ekses. Fenomena “kebablasan” itu memang ada. Kebebasan persnya sudah ada tetapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial, profesionalisme dan etika jurnalistik yang memadai. Akibatnya terjadi ekses berupa pelanggaran etika, hak-hak pribadi dan seringkali juga pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus-kasus penegakan hukum”. Ekses inilah yang akhirnya berbalik kepada kalangan pers sendiri berupa kemarahan, kekerasan dan bahkan yang dikatakan oleh mereka sebagai “kriminalisasi pers”.

Masyarakat sendiri memberikan respon balik kepada pers atas kerugian materiil maupun imateriil yang dialaminya ketika dirinya dijadikan sebagai objek pemberitaan. Respon tersbut bisa berupa ancaman, pengrusakan kantor redaksi, kekerasan fisik dan bahkan pembunuhan. 

Perbandingan Politik Hukum Pers Instrumental Era Orde Lama, Era Orde dan Era Reformasi dapat dirangkum pada tabel 3.1. berikut ini:

Substansi

Era Orde Lama

Era Orde Baru

Era Reformasi

Dimensi

Revolusi untuk memerangi kolonialisme dan imperialisme

Pembangunan

Reformasi menuju negara kesejahteraan yang demokratis berdasarkan hukum

Sistem Politik

1.   Liberal (1950 – 1959)

2.   Otoriter (1960 – 1966)

Otoriter

Demokrasi

Prioritas/Penekanan

Revolusi

Sstabilitas Politik

Kebebasan Pers

Ideologis

Pancasila

Pancasila

Pancasila

Normatif

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.   Tap MPRS No. XXXII/ 1966 Ttg. Pembinaan Pers

2.   UU Pers No. 11/1966

3.   UU Pers No. 4/1967

4.   PP No. 5/1967 Ttg Dewan Pers

5.   UU Pers No. 21/1982

6.   UU Pers

1.   Tap MPR No. IV/1999

2.   UU Pers

3.   UU No. 17/2007 Ttg. RPJPN

Teoretis

1.   Teori Pers Libertarian

2.   Teori Pers Otoritarian

Teori Pers Otoritarian

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Praksis

Pers sebagai alat revolusi, alat pembentuk pendapat umum, alat penggerak massa, alat pendidikan

Pers  sebagai alat penyebar informasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah dan alat pembentuk dukungan

Pers sebagai alat kontrol sosial (watchdog), alat pendidikan, alat penyebar-luasan informasi, alat hiburan dan forum terbuka untuk bertukar ide

Kebebasan Pers

1.   Ada (1950 – 1959)

2.   Tidak ada (1959 – 1966)

Tidak ada

Ada dan kadarnya berlebihan (kebablasan)

Sistem pers

1.   Sistem Pers Liberal (1950 – 1959)

2.   Sistem Pers Otoriter (1959 – 1966)

Sistem Pers Otoriter

Sistem Pers Bebas Bertanggungjawab

Keberpihakan

Berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan pers nasional  dengan memberikan fasilitas kredit modal dan subsidi kertas

 

·       Berpihak kepada pemerintah

·       Tidak memberi peluang kepada masuknya modal asing

·       Berpihak kepada pemilik modal dan industri pers

·       Memberi peluang kepada masuknya modal asing

Kelembagaan Pers

Pers adalah lembaga sosial

Pers adalah lembaga sosial

Pers adalah lembaga sosial dan sekaligus lembaga ekonomi

Implikasi

1.   Bisa menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial

2.   Tidak bisa menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial

Tidak bisa menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial

·  Bisa menjalankan semua peran dan fungsi pers

·  Pers berorientasi pada ekonomi industri

·  Persaingan pasar bebas

Ekses

1.   Sikap dan perilaku pers dan masyarakat yang reaktif-agresif. Pemerintah tidak stabil (1950 – 1959)

2.   Pers tunduk pada kepada penguasa atau pemerintah (1959 – 1966

·  Pers tunduk kepada penguasa atau pemerintah

·  Pers bersikap apatis dan mendua (ambigu)

·  Sulit mendirikan penerbitan pers

 

·  Pers kebablasan dan memicu konflik

·  Mudah mendirikan penerbitan pers dan merekrut wartawan

·  Kualitas jurnalisme rendah

·  Tidak profesional

·  Pelanggaran kode etik sering terjadi, berita menghakimi, melanggar asas praduga tak bersalah

·  Hak pribadi dan HAM sering dilanggar

·  Kekerasan terhadap pers

·  Kriminalisasi pers