Selasa, 30 Desember 2008

Sunset Policy

Oleh: W. Suwito, SH., MH
Dirut PT Borneo Tribune Press

Yang menjadi polemik hangat di antara masyarakat sekarang adalah Sunset Policy. Ada yang berasumsi, Sunset Policy itu dibuat supaya yang sudah senja cepat mati karena jantungan.
Mereka pikir selama ini sudah hemat dengan makan ikan asin ditemani garam. Dengan hidup sangat hemat dan sangat sederhana, justru sekarang semua hartanya harus dilaporkan dan dihitung pajak penghasilannya. Seluruh asetnya disita seperti yang sering terjadi.
Ketakutan masyarakat, bukan tidak beralasan. Mereka mendapat cerita pengalaman orang tua di masa lalu. Katanya, ketika Bung Karno jadi Presiden, pernah diberikan Penghapusan Pajak dengan melaporkan seluruh harta dan asetnya. Tetapi mereka yang melaporkan justru ditangkap. Sementara yang tidak melaporkan, tetap aman.
Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar, dan diberlakukan dalam jangka waktu terbatas.
Masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan pada masa lalu, dan memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan dimasa mendatang, diberikan Sunset Policy. Jadi, bukan maksud pemerintah berniat membuat orang yang sudah senja jantungan.
Adapun lingkup pembetulan SPT dalam rangka Sunset Policy adalah, penyampaian atau pembetulan SPT tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran PPh pasal 29, pasal 4 ayat (2), dan atau pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam UU PPh, dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Pembetulan pajak bukan untuk pajak penghasilan seumur hidup. Kewajiban pajak akan kedaluarsa setelah lewat 10 tahun.
Masyarakat tidak perlu khawatir, apabila telah membetulkan laporan pajak penghasilannya dengan benar. Justru dengan membetulkan laporan pajaknya, akan sangat membantu sistem perpajakkan ke depan, dan secara pribadi dapat dipertanggungjawabkan.
Anggap saja kita telah meminjam uang dari pemerintah selama sekian tahun ini tanpa dikenakan bunga. Dengan asumsi penduduk Indonesia 200 juta jiwa, dan wajib pajak 25 persen, dan rata-rata per wajib pajak membayar kekurangan Rp 10 juta, dan ada 50 persen yang mengikuti Sunset Policy. Maka, Sunset Policy setidaknya akan mendongkrak pendapatan pajak sekian tahun anggaran yang berlaku selama ini.
Seorang PPAT menceritakan kliennya yang sudah senja, tidak jadi transaksi beli rumah karena harus memiliki NPWP. Walaupun adanya Sunset Policy dan ketentuan harus memiliki NPWP oleh setiap orang yang hendak memiliki rumah, telah mengurangi rezeki seorang PPAT, tetapi jangan menyamakan Sunset Policy dengan Hari Senja yang cepat berlalu.
Mudah-mudahan batas waktu Sunset Policy 31 Desember 2008, diperpanjang hingga semua Wajib Pajak telah menyelesaikan pembetulan laporannya.
Dan Sunset Policy dapat dijadikan contoh oleh Pemimpin Negara kita ke depan sehingga rakyat betul-betul merasakan pelaksanaan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Misalnya dibuat Sunrise Policy untuk para pejabat Negara maupun pejabat daerah, untuk memulai membangun Indonesia Baru. Tanpa harus was-was dengan laporan kepada KPK, yang mencapai puluhan ribu laporan oleh pihak-pihak yang belum tentu jelas.
Apalagi dengan model penegakan hukum yang ada sekarang ini, Asas Praduga Tak Bersalah tidak benar-benar diterapkan. Baru terperiksa sudah divonis bersalah, apalagi tersangka sudah akan ditahan.
Yang ada hanya sedikit persamaan dengan ditindak hukum bagi siapapun. Apalagi yang ada tekanan pihak tertentu, termasuk tekanan politik. Kondisi yang demikian tidak akan memberikan ketenangan Pemimpin Daerah atau Pejabat Negara untuk mengambil kebijakkan guna melaksanakan Amanat Rakyat. Akhirnya Rakyat juga yang menjadi korban.(Published at Borneo Tribune on December 30, 2008)