Rabu, 19 April 2006

Pengacara PT BI Tolak Hadiri Pertemuan Karyawan

Sabtu, 9 Juli 2005
Pontianak

Dengan alasan khawatir akan keselamatan dan keamanan dirinya, Pengacara PT Benua Indah Plywood, W Suwito SH, menolak menghadiri pertemuan dengan karyawan, Kamis kemarin. Secara resmi, ia mengirimkan surat 'penolakan' tersebut selang satu jam sebelum kedatangan ratusan kehadiran karyawan PT BI di kantor Disnakertrans Kalbar. Surat yang dikirimkan Suwito itu, ditujukan sebagai pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar. Suwito, mewakili perusahaan milik Budiono Tan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.341 karyawannya tersebut agaknya cukup shock dengan kasus pada pertemuan bulan Juni lalu. Kepala Subdinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Nakerduk, Maksum Jauhari, mengatakan surat pemberitahuan mengenai ketidaksiapan pengacara untuk hadir dalam pertemuan itu baru ia terima pagi. "Sementara ratusan karyawan PT BI, sudah berdatangan ke kantor," ujarnya. Menanggapi ketidakhadiran pengacara PT BI, W Suwito, sejumlah karyawan perusahaan mengeluarkan kekesalahan dengan umpatan-umpatan dan caki maki. Betapa tidak, mereka sedianya menunggu pembayaran pesangon, uang tunggu dan tunggakan gaji selama 9 bulan. "Kedatangan kami ke kantor Disnakerduk, dengan harapan agar masalah pembayaran dua kali pesangon, uang tunggu, dan tunggakan gaji selama 9,5 bulan, dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan," katanya lagi. Sebelum terjadi sengketa antara buruh dan pengusaha, PT BI berhenti berproduksi sejak Februari 2004 karena izin produksi dan izin usahanya dicabut oleh pemerintah, karena menunggak pembayaran PSDH-DR. Untuk itu, Budiono Tan sedianya menjual aset perusahaan senilai Rp 50 miliar untuk membayar 3.341 karyawan. Perusahaan kayu lapis itu kemudian merumahkan semua karyawannya sejak berhenti berproduksi. Setahun kemudian terbit keputusan PHK massal, tetapi penyelesaian pembayaran atas hak-hak karyawannya masih belum dilakukan. "Total tunggakan perusahaan kepada kami yakni Rp 36,8 miliar," ujar Kristian. Sementara itu, dalam surat pengacara PT BI, ditulis Suwito bahwa selama ini ia merasa dalam setiap pertemuan dengan karyawan yang difasilitasi Kasubdin Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Pontianak, J Sinurat, selalu memojokkan penasihat hukum tersebut. Hal itu ditunjukkan, antara lain dengan adanya pernyataan bahwa pengacara/kuasa hukum yang mengubah kebijakan pembayaran PT BI. Selain itu, dalam setiap pertemuan yang diikuti pengacara, selalu berkembang dan tidak membuahkan hasil positif, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Malah justru selalu terjadi kesalah-pahaman, timbul emosi yang bisa memancing perbuatan anarkhis, sehingga menimbulkan rasa kurang aman bagi penasihat hukum perusahaan. Menurut J Sinurat, yang juga berada di kantor Dinas Nakerduk Kalbar, sedianya pada hari ini para karyawan dan pengacara perusahaan kembali akan mengadakan pertemuan guna menyelesaikan masalah di PT BI. "Masih ada agenda yang belum selesai dibicarakan. Kami sudah mendesak agar perusahaan segera membayarkan hak-hak karyawan," tegasnya. Dengan penolakan kehadiran pengacara PT BI, maka pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adanya alasan pengacara enggan hadir karena pihaknya selalu memojokkan, menurut ia, tidak benar ada tindakan memojokkan terhadap pengacara. "Kami ingin bersikap netral karena tetap berpatokan pada kesepakatan yang sudah dibuat antara perusahaan dan karyawan sebelum ini," jelasnya. Begitu pula dengan masalah keamanan, katanya, mereka akan tetap aman berada di kantor Dinas Nakerduk Kalbar, karena selama dilaksanakan pertemuan selalu mendapatkan penjagaan aparat polisi. "Para karyawan juga tidak bersikap anarkhis," jelasnya. Sinurat bahkan menilai, ketidakhadiran pengacara PT BI, justru dianggap menunjukkan tidak adanya niat baik dari pengacara untuk segera menyelesaikan permasalahan perburuhan tersebut.(levi, Appost)