Selasa, 04 Desember 2007

Reformasi & Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia

Oleh W. Suwito, SH., MH

Pendahuluan

Mempertanyakan tentang kualitas Sarjana Hukum (SH) pada tataran perguruan tinggi di Kalbar maupun dihampir semua perguruan tinggi hukum di Indonesia dengan sendirinya telah mengungkap adanya ketidaksiapan dalam segi profesionalitas, hal ini tampak takkala intelektual-inteleltual muda ini terjun ke masyarakat, maka tidak banyak ilmu praktis yang didapat dibangku kuliah yang secara maksimal langsung dapat dipraktekkan. Pengungkapan fakta yang bertumpu pada kenyataannya ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia bahkan di dunia yang sangat menuntut kesiapan generasi-generasi professional dalam bidang hukum yang berangkat dari dunia pendidikan tinggi hukum tersebut.
Paparan tersebut di atas tentu sangat relevan dengan kenyataan bahwasanya manusia hidup senantiasa bersentuhan dengan aspek hukum dalam segala hal, dimana dari sejak manusia belum lahir ke dunia (dalam kandungan ibunya), ketika manusia itu menjalani hidupnya bahkan sampai manusia tersebut meninggal dunia sekalipun tak pelak hukum senantiasa melekat padanya, sehingga ada makna dengan sendirinya bahwa sangat banyak peluang-peluang kerja di bidang hukum yang membutuhkan lulusan pendidikan tinggi hukum.
Perguruan Tinggi Hukum sebagai salah Pranata yang akan mempersiapkan orang-orang yang akan mengemban tugas melaksanakan fungsi-fungsi hukum, salah satunya adalah advokat/pengacara. Faktor sistem dan model pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum sangat menentukan atau setidaknya akan mempengaruhi kemampuan praktis para lulusannya. Dalam kenyataannya kebanyakan lulusan-lulusan Perguruan Tinggi Hukum belum siap atau belum layak pakai. Ini menandakan bahwa system dan model pendidikan yang diterapkan di Pendidikan Tinggi Hukum belum pada taraf penciptaan atau melahirkan kalangan praktisi hukum yang siap pakai.
Era reformasi menuntut adanya perubahan ke arah perbaikan di semua bidang, termasuklah reformasi hukum. Hingga saat ini kita masih merasakan banyaknya kritikan keras terhadap kualitas hukum dan penyelenggaraan hukum serta Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia.
Salah satu kritik terhadap pendidikan tinggi hukum di Indonesia adalah bahwa para Sarjana Hukum yang baru lulus dari Perguruan Tinggi pada umumnya kurang atau tidak menguasai teknik kemahiran hukum dan kemampuan berpikir yuridis dan analisis untuk menangani dan memecahkan masalah hukum yang sangat diperlukan untuk dapat mengemban profesi hukum. Tentang permasalahan banyak lulusan S1 Fakultas Hukum yang belum bisa membuat Surat Kuasa adalah sebagian dari kisah yang sering kita dengar di belantara hukum tanah air.

Kelemahan Sistem Pendidikan Tinggi Hukum

Kelemahan dari lulusan S1 khususnya untuk penciptaan profesional hukum ini tidak terlepas dari kelemahan dari sistem pendidikan tinggi hukum yang ada salah atau tidak tepat. Kami melihat bahwa mata kuliah yang menjadi muatan Kurikulum pendidikan tinggi hukum yang ada saat ini kurang membekali para lulusan S1 kepada beberapa kemampuan praktik. Maka kami menekankan pendidikan tinggi hukum agar lebih diperbanyak Latihan Kemahiran Hukum.
Berdasarkan pengalaman, ketika beberapa lulusan perguruan tinggi hukum yang datang kepada kami untuk menjadi karyawan, dapat dilihat bahwa kemampuan-kempuan yang dibutuhkan tersebut kurang dimiliki oleh calon karyawan. Dan kemampuan itu tentu lebih mudah didapat dengan Praktik Magang.
Dari Tes Advokat Angkatan Pertama di Kalbar Tahun 2006, yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, ternyata hanya 21 peserta yang dinyatakan lulus dari 107 peserta tes. Bahwa salah satu syarat untuk mengikuti tes harus lulus kursus pendidikan khusus advokat. Setelah luluspun tidak langsung bisa diangkat menjadi advokat, akan tetapi harus juga mengikuti magang minimal 2 tahun. Data ini bisa menjadi perenungan kita bersama, bayangkan seorang sarjana baru yang berkeinginan menjadi Advokat, maka berapa lama waktu yang harus ditempuh untuk bisa menjadi calon Advokat.
Kita bandingkan dengan Negara tetangga kita, Malaysia misalnya. Magang untuk calon advokat hanya 9 bulan. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan tingginya lebih siap. Rata-rata lulusan sudah setingkat s2 (Magister). Ditambah dengan kemampuan bahasa inggeris dan bahasa asing lain.

Dengan adanya Lembaga Komisi Hukum Nasional (KHN) yang salah satu tugasnya untuk mereformasi dan mereorientasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia adalah sebuah kemajuan dalam pembangunan Hukum di Indonesia. Namun kami berpandangan dan berpendapat, model Pendidikan Tinggi Hukum yang direkomendasikan KHN bukanlah solusi yang tepat untuk mencitapkan lulusan S1 Hukum yang siap pakai.
Menurut hemat kami, Calon lulusan S1 Hukum baru bisa dikatakan siap pakai jika dalam kurikulum paling tidak 40% nya adalah mata kuliah magang. Setiap mahasiswa diwajibkan sesuai dengan jurusannya untuk mengikuti Praktek Magang. Seperti magang di Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, kantor Advokat, atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan hukum.

Keyakinan kami Bahwa memasukkan Praktik magang dengan alokasi 40% dari mata perkuliah akan menjadi solusi yang paling tepat untuk membekali kemampuan lulusan Sarjana Hukum sebagai sarjana yang siap pakai.

Agar upaya untuk melanjutkan reformasi pendidikan tinggi hukum dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka upaya tersebut harus bertolak dari penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum pada saat ini. Dan lebih tegas lagi kami sarankan adanya Revolusi terhadap pendidikan tinggi hukum kita.


Penutup

Sebagai penutup makalah ini kami ingin mengemukanan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:
1. Bahwa realitas membuktikan bahwa sarjana yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi terutama Lulusan S1 Hukum pada umumnya belum sebagai kalangan professional yang siap pakai.
2. Bahwa Optimalisasi para professional hukum sekarang ini sangat besar peluangnya dan sekaligus menjadi tantangan besar, sehingga menjadi PR bagi Perguruan Tinggi untuk memperbaiki system dan model Pendidikan Tinggi Hukum yang ada sekarang kearah lulusan yang siap pakai.
3. Bahwa kami melihat model-model penyelenggaraan pendidikan Tinggi yang direkomendasikan tersebut tidak akan merubah dan memberikan solusi yang paling untuk membekali kemampuan lulusan Sarjana Hukum sebagai sarjana yang siap pakai, kecuali dengan mewajibkan adanya Praktek Magang, baik di Kantor para penegak Hukum, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian atau di kantor Advokat sebagai Penegak Hukum yang paling bungsu.
4. Bahwa reformasi dan reorientasi system pendidikan tinggi hukum mutlak dilakukan dalam rangka menjawab tantangan menyiapkan lulusan yang siap pakai.

Demikian makalah pembahasan singkat ini kami sampaikan pada acara Diseminasi Rekomendasi KHN RI bagi Pembaruan Hukum Indonesia Tahun 2004 – 2007. Akhir kata kami mengutip catatan Budi Gunawan (Dalam Koloni Keadilan) akan kata-kata seorang guru yang berupaya meyakinkan para muridnya : “ Apapun yang dikatakan orang, percayalah, gagasan dan kata-kata dapat mengubah dunia”.

Pontianak, 10 November 2007
Pembahas,


W. Suwito, SH., MH.


Foto bersama dengan Prof. JE. Sahetapi seusai
Acara Diseminasi di Hotel Grand Mahkota,
Paling kiri Notaris Petrus
Sebelah kanan, Karmindanu, SH., Dosen