Jumat, 07 September 2007

7 Arbiter Bani Nasional Berasal dari Kalbar





A. Alexander Mering

Dari 73 arbiter Indonesian National Board of Arbitration atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata 7 nama di antaranya adalah asal Kalbar.
“Para arbiter BANI tidak semata-mata hanya ahli hukum, tapi terdiri dari ahli berbagai disiplin,” kata Wakil Ketua Kantor BANI Pontianak, W.Suwito SH MH, Selasa (5/8) kemarin.
Ketujuh nama tersebut adalah H. Anwar Saleh, Nurdjanah A.S, Herujono Hadisuparto, Yudi Haliman, Jimmy Sutjianto, W.Suwito SH MH dan Purwanto, SH, Mhum. Untuk menjadi arbiter nasional yang sejejer dengan Todung Mulya Lubis, Prof H. Priyatna Abdurrasyid tentu merupakan prestasi yang luar biasa bagi para arbiter asal Kalbar.
Lembaga ini dulunya didirikan atas prakarsa Ketua Makamah Agung (MA) Prof. R. Soebekti pada 3 September 1997. Mula-mula berbentuk yayasan yang telah diperbaiki bentuknya beberapa kali. Terakhir kali dengan akta notaris. Alasan pembentukan antara lain karena menumpuknya puluhan ribu perkara di Makamah Agung. Perkara-perkara tersebut pada hakikatnya secara prosesual hukum dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa (hanya perdata) dan tak perlu dilemparkan ke Pengadilan Negeri. Selain itu juga dapat menghemat biaya-biaya yang tidak terkendali. Situasi dan keadaan Pengadilan Negeri yang tidak kondusif dan banyak mendapat komentar-komentar bukan saja dari masyarakat nasional, akan tetapi terutama masyarakat internasional seperti para investor yang sering kali merasa sangat terganggu oleh Pengadilan Negeri nasional. Alasan berikutnya adalah penegakan hukum yang keluar dari jalur, proses persidangan yang memakan waktu yang tidak perlu serta timbulnya biaya-biaya tak terduga.
“Karena itu eksistensi BANI dirasa sangat diperlukan,” lanjut alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura itu.
Lingkup geografis BANI untuk perjanjian kerjasama internasional mencakup Negara Belanda, Jepang, Philipina, Korea, Hongkong, Singapura, Australia, ICC, ICSD, APRAG, dalam perundingan dengan Perancis, German, UK, Canada, Venezuela, Afrika Selatan, Brunei Darusalam, Vietnam, RCC.
Ditambahkannya, BANI didirikan dengan tujuan turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
Kemudian menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. “Untuk Kantor Pontianak, BANI berkantor di Jalan Imam Bonjol No 4 02 Pontianak, Tlp 0561 585262,” pungkasnya. (taken from Borneo Tribune, 6 September 2007)