Selasa, 23 Januari 2007

KAPOLDA KALAH

"Ibarat buah sudah matang akhirnya jatuh juga. Begitulah Hakim Zulkifli dengan tegar membacakan putusan BPN menang-Kapolda Kalah dalam kasus praperadilan penangkapan Kepala BPN Suradji beserta staf"

Mempawah, Equator
Sidang gugatan praperadilan terhadap Kapolda Kalbar yang dua kali tertunda, akhirnya bergulir ladi di PN Mempawah , Senin (25/2) pagi kemarin. Hasilnya, Hakim Zulkifli SH, hakim tunggal yang menangani perkara ini, memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan pemohon yakni H Suradji dan dua staff BPN Kabupaten Pontianak yang kini ditahan oleh Ditserse Polda Kalbar.
Sebagai pihak yang kalah, Kapolda harus melepaskan pemohon dari tahanan dan membayar ganti rugi seperti dalam gugatan Rp 1 juta, serta membayar ongkos perkara Rp. 1000.
Sidang yang berlangsung lancar dan aman ini, dimulai pukul 10.30 WIB dengan penjagaan ketat puluhan petugas dari satuan intel, serse dan perintis sabhara Polres Pontianak. Kapolres Pontianak AKBP Drs Bimo Anggoro Seno tampaknya tak ingin kecolongan dengan isu kedatangan massa.
Dia mengerahkan puluhan petugas yang dipimpin Kapuskodalapus AKP Irfing Jaya Sm.Ik. Sedangkan dari BPN Pontianak, tak banyak staff yang hadir seperti sidang-sidang sebelumnya.
Usai membuka sidang, Hakim Zulkifli menyampaikan kalimat-kalimat pengantar, soal penundaaan pembacaan keputusan hakim dalam sidng gugatan praperadilan BPN versus Kapolda Kalbar beberapa waktu lalu. Tak lama, tim advokasi Kapolda yakni AKBP Samaran Hadi SH, mengatakan ingin menyampaikan surat pelimpahan kepada hakim, namun ditolak oleh Hakim Zulkifli SH, yang tampil cukup segar usai diserang isu santet, Senin (18/2) lalu.
Dalam amar putusannya, Hakim Zulkifli menyatakan mengabulkan sebagian gugatan pemohon. Ia menegaskan, berdasarkan pertimbangan dari gugatan pemohon (BPN Kabupaten Pontianak. Red) dan eksepsi pemohon (Kapolda Kalbar. Red0, maka penahanan terhadap Suradji dan dua stafnya dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, tambah Hakim Zulkifli, gugatan pemohon Suradji dinyatakan diterima sebagian. Sebagai pihak yang kalah, Kapolda Kalbar mesti membayar ganti rugi yang diajukan pemohon sebesar Rp 1 juta dan membayar ongkos perkara Rp. 1.000.
Begitu sidang ditutup, wajah kegembiraan tampak menyelimuti sejumlah staf BPN Kabupaten Pontianak,
Banyak diantara mereka, yang kemudian menyalami kuasa hukum atasan mereka yakni W Suwito SH, sambil mengucapkan terima kasih.
Ditemui Equator, Suwito menegaskan kemenangan dalam gugatan praperadilan ini, memang sudah diyakini oleh pihak kuasa hukum BPN Kabupaten Pontianak. “Setiap tindakan pasti ada konsekuensi hukumnya, dan kemenangan ini membuktikan kalau klien kami benar dari sisi hukum.” Tandas Suwito.
Sedangkan Rahmad Satria, SH. Pengamat hukum Kalbar yang ikut hadir dalam persidangan itu, saat ditemui mengatakan keputusan Hakim Zulkilfi, yang mengabulkan gugatan BPN Kabupaten Pontianak, bak harimau tanpa taring. Sebab, ia melihat, perkara ini sudah P-21 dan tak lama lagi akan disidangkan oleh PN Pontianak.
“Namun demikian, dari sisi yuridis formil, setiap putusan yang memiliki kekuatan hukum pasti memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi para penegak hukum. Maka dalam hal ini, Kapolda Kalbar harus patuh dan berlapang dada terhadap putusan ini.” Tegasnya.
Apabila tak dipatuhi, tambah Rahmad, maka hal ini akan jadi preseden buruk terhadap Polda Kalbar sebagai pengemban dan salah satu penegak hukum. Ia melihat, kelakalan Kapolda Kalbar, disebabkan karena penyidikan dan penahanan terhadap Suradji dan dua stafnya oleh Ditserse Polda Kalbar, dipaksakan sehingga bertentangan dengan aturan hukum.
“Jadi wajarnya kalau gugatan ini dikabukan oleh hakim.” Tandasnya. Soal keterlambatan pembaca putusan yang seharusnya tak boleh lebih dari tujuh hari, menurut Rahmad, dapat dipertanyakan konsekuensi sah atau tidaknya.
“Namun secara pribadi, putusan ini saya katakan sah dan memiliki kekuaran hukum. Karena keterlambatan ini memiliki alasan yang dapat diterima.” Katanya. (Posted at Harian EQUATOR :: Selasa, 26 Februari 2002)