Rabu, 19 April 2006

Kubu Darmono Tolak DamaiKajati Gugat Balik Akhmaludin

Jumat, 21 April 2006 Pontianak,-
Kuasa Hukum Kajati Kalbar Darmono SH MM, W Suwito SH menegaskan tidak akan menempuh jalan damai dalam persidangan mediasi. Dia mengaku hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan panggilan sidang mediasi. Suwito mengatakan dirinya dan rekan pengacara lainnya sudah siap menghadapi gugatan Akhmaludin, Kepala PTPN III yang menjadi tersangka dugaan kasus korupsi di PTPN XIII, saat dirinya menjabat. “Kita kan juga mengajukan gugat balik,” tukasnya. Dia mengatakan belum mendapat gambaran apa yang akan menjadi penekanan dalam mediasi nantinya. “Kita lihat dulu sikap lawan,” ujarnya hati-hati. Suwito mengatakan, kliennya mempunyai keyakinan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan atas kewenangannya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, bukan sentimen pribadi. “Pak Kajati sama sekali tidak punya hubungan hukum apapun dengan tersangka. Penahan Akhmaludin murni karena kapasitasnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar,” paparnya. Dia mengatakan, menurut hematnya apa yang dilakukan oleh Akhmaludin sebenarnya dapat dikategorikan perbuatan yang menghalang-halangi penegakan hukum. Mengenai gugatan yang diajukan Akhmaludin, dia menyatakan belum bisa mengomentari secara terbuka karena akan dijawab dalam persidangan nanti. Suwito mengatakan kebulatan tekadnya tidak mengajukan perdamaian karena jika opsi tersebut diterima akan menyebabkan persepsi tidak baik di mata masyarakat. “Nanti malah dikira kolusi, kebijakan penahanan kan karena wewenangnya sebagai Kajati. Kalau bukan Kajati, kok bisa menahan,” katanya. Disinggung mengenai alasan kubu lawan yang menyatakan Kajati dalam melakukan penahanan tidak terlebih dahulu memeriksa keterangan tersangka, Suwito mengatakan dirinya akan menjawab hal itu jika persidangan berlangsung. “Materi pokoknya kan belum disidangkan.” Apa yang ditempuh Akhmaludin, menurut Suwito lantaran yang bersangkutan berupaya mengalihkan persoalan hukum yang tengah dihadapinya. Mengenai laporan pencemaran nama baik dimana Akhmaludin telah diperiksa keterangannya, Kapolda Kalbar menyatakan pihaknya tetap bertindak secara proporsional, prosedural dan non intervensi. “Kami sangat terbantu sekali, karena Kepala Kejaksaan Tinggi, Darmono SH MM sudah memberikan keterangannya secara lengkap. Bahkan sebelum dipanggil polisi,” tukasnya. Kapolda mengatakan pihaknya masih akan memanggil saksi-saksi yang lain berkaitan dengan kasus tersebut. Di papan pengumuman Pengadilan Negeri Pontianak, kasus saling gugat tersebut terdaftar dengan nomor 19/Pdt.G/2006/PN Ptk, atas laporan Akhmaludin Ahmad. Sedangkan gugatan balik Darmono, terdaftar dengan nomor 20/Pdt.G/2006/PN Ptk. Majelis hakim persidangan kedua kasus tersebut dipimpin oleh Bambang DS SH, dengan anggota R Pasaribu SH dan MP Pangaribuan, sedangkan Frank Pessy bertindak sebagai panitera. Dalam persidangan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Bambang DS menyarankan agar kedua pihak untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. “Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2005,” tukas Bambang. Kedua pihak yang berseteru juga bersedia dengan opsi bahwa hakim mediasi yang akan memimpin jalannya mediasi ditentukan oleh pengadilan dari hakim yang tersedia. Persidangan yang hanya memakan waktu sekitar 15 menit tersebut, diundur hingga 9 Mei, setelah ditempuh mediasi. “Berhasil atau tidaknya mediasi, sidang ini akan digelar kembali pada pukul 09.00 WIB, tanggal 9 Mei nanti,” katanya. Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum Akhmaludin, Herawan Oetoro SH dan rekan mengatakan apa yang ditempuh oleh kliennya dikarenakan adanya tindakan perampasan kebebasan yang dilakukan oleh Darmono SH MM, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar. “Gugatan materi totalnya Rp15 miliar tersebut terakumulasi, antara lain karena adanya pencemaran nama baik, kerugian materi akibat penahanan serta perampasan kebebasan,” jelasnya. Dia mengatakan, apa yang dilakukan Darmono lebih karena individu Akhmaludin. Penahanan yang dilakukan Darmono, kata Herawan, dilakukan sebelum adanya pemeriksaan. “Bahkan hasil audit BPK RI dan BPKP terhadap indikasi korupsi di perusahaan tersebut juga belum keluar. Atas dasar apa penahanannya,” tukasnya. Disinggung mengenai langkah yang akan diambil saat mediasi nanti, Herawan mengatakan pihaknya tetap akan mengaju pada tuntutan semula. Saat ini, Akhmaludin kembali menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Kepala PTPN III di Medan.(levi, Appost)