Rabu, 19 April 2006

BI Serahkan Pembayaran ke Tim Propinsi

Rabu, 29 Juni 2005
Pontianak,- Karyawan PT Benua Indah (BI) dalam waktu dekat akan menerima pembayaran sebesar Rp 850 juta. Kuasa hukum PT BI, W Suwito SH MH mengatakan bahwa perusahaan telah menyerahkan uang tersebut ke tim bentukan Gubernur Kalbar Usman Ja'far, Selasa (29/6) kemarin, sesuai dengan perjanjian bahwa karyawan akan menerima uang pembayaran cicilan uang masa tunggu, rata-rata mendapat Rp200 ribu lebih. Kepala Subdinas Tenaga Kerja Sosnakerduk Kabupaten Pontianak, J Sinurat SH MM mengatakan bahwa sedianya pada pukul 13.00 WIB kemarin akan dilakukan pembayaran, langsung oleh PT BI dengan karyawan. "Pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans hanya menjamin namun dananya dari PT BI sendiri," katanya. Ia menjelaskan bahwa dari dua agenda yang dibahas dalam pertemuan di Aula Kantor Disnakertrans Kalbar adalah pembayaran Rp 850 juta serta pembayaran hak-hak karyawan lainnya yakni pesangon berdasarkan perjanjian tertanggal 23 Februari lalu. "Namun pembicaraan tidak selesai karena situasi memanas. Sehingga pembicaraan mengenai hak-hak karyawan masih akan dilakukan lagi nanti," jelasnya. Kristian, mantan asisten manager PT BI membenarkan bahwa pembayaran seyogyanya akan dilakukan pada hari ini. Namun, ia belum tahu pasti kapan akan dibayar. "Pembayaran yang dilakukan nanti Rp 850 juta untuk cicilan masa tunggu. Pesangon dan hak-hak lainnya itu beda," jelasnya. Ia mengatakan, perusahaan jangan melihat hal itu dari jumlah keseluruhan, tetapi harus melihat hal itu dari berapa yang didapat oleh tiap karyawan. "Cuma Rp 200 ribu lebih per orang. Itu kan tidak seberapa, tapi bagi kami itu sangat berarti," tambahnya. Pengacara PT BI, W Suwito SH MH mengatakan kliennya telah membayarkan uang sebesar Rp 850 juta ke tim Propinsi Kalbar yang dibentuk oleh Gubernur. "Sudah diserahkan dari Pak Budiono Tan," katanya. Ia mengatakan kesepakatan mengenai apakah yang dibayarkan tersebut adalah uang cicilan masa tunggu atau termasuk bagian dari pesangon karyawan, Suwito tidak menjawab secara eksplisit. "Bisa ditanyakan langsung ke tim propinsi, mereka yang melakukan pembicaraan langsung dengan Pak Budiono," tukasnya. Selain itu, mengenai kapan pembicaraan selanjutnya mengenai pencairan Rp36,7 miliar, Suwito juga menganjurkan untuk menanyakan langsung ke tim. "Karena tim yang tahu. Untuk pembicaraan selanjutnya, sepertinya saya tidak lagi mewakili untuk pembicaraan apapun lagi. Tinggal menunggu hasil tim saja," jelasnya. Anggota DPRD Kalbar, Kenny Kumala menambahkan sebaiknya pemerintah segera turun tangan untuk menangani permasalahan ini sebelum para karyawan menjadi lebih menderita karena tidak ada penghasilan lagi. "Dana PSDH-DR yang ada dipusat seharusnya bisa digunakan untuk menalangi pembayaran sebagian pesangon buat karyawan," katanya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus punya sikap pula kepada pengusaha agar masalah ini tidak berlarut-larut. (levi, Appost)